perlindungan hukum ART

Perjanjian kerahasiaan NDA antara majikan dan ART

maiddds Panduan Rekrutmen & Legalitas , , , , , , , , , , , , , ,
Perjanjian kerahasiaan NDA antara majikan dan ART

Perjanjian kerahasiaan NDA antara majikan dan ART – Dalam hubungan kerja antara majikan dan asisten rumah tangga (ART), kepercayaan adalah fondasi utama. ART tidak hanya membantu urusan domestik, tetapi juga mengetahui banyak hal pribadi tentang kehidupan keluarga: percakapan, kebiasaan, keuangan, bahkan rahasia medis. Karena itu, penting bagi majikan untuk membuat Perjanjian Kerahasiaan (NDA) agar seluruh informasi rumah tangga tetap aman dan tidak tersebar.

Perjanjian kerahasiaan NDA antara majikan dan ART
Perjanjian kerahasiaan NDA antara majikan dan ART

Artikel ini membahas bagaimana NDA antara majikan dan ART bisa menjadi bentuk perlindungan hukum dan etika, serta cara menyusunnya agar adil bagi kedua pihak.

Mengapa NDA Penting dalam Relasi Majikan–ART?

Asisten rumah tangga berada di ruang privat keluarga. Mereka menyaksikan dinamika rumah tangga secara langsung, termasuk:

  • Cara mendidik anak

  • Kebiasaan sehari-hari

  • Masalah keluarga yang sensitif

  • Dokumen pribadi dan informasi keuangan

  • Situasi medis anggota keluarga

Tanpa perjanjian yang jelas, informasi ini berisiko dibagikan ke orang luar, disengaja atau tidak. NDA berfungsi untuk melindungi privasi, membatasi penyebaran informasi, dan memperjelas konsekuensi bila terjadi pelanggaran.

Isi Pokok dalam Perjanjian Kerahasiaan dengan ART

Untuk membuat NDA yang efektif dan tidak memberatkan salah satu pihak, berikut unsur-unsur penting yang wajib ada:

1. Data Pihak-Pihak yang Terlibat

Tuliskan nama lengkap majikan dan ART, alamat tempat tinggal masing-masing, serta status hubungan kerja.

2. Definisi Informasi Rahasia

Jelaskan dengan jelas jenis informasi apa yang dianggap rahasia, seperti:

  • Isi percakapan pribadi

  • Kegiatan keluarga sehari-hari

  • Informasi medis atau kebiasaan kesehatan

  • Kondisi rumah dan tata letaknya

  • Identitas tamu atau kerabat

Penting untuk mencakup hal-hal yang tidak boleh difoto, disebarkan, atau diceritakan ulang.

3. Kewajiban ART Menjaga Kerahasiaan

ART wajib tidak membagikan informasi yang diketahui selama bekerja, baik secara lisan, tulisan, maupun media sosial. Termasuk setelah masa kerja berakhir.

4. Lama Berlaku Perjanjian

Idealnya, perjanjian berlaku selama hubungan kerja berlangsung dan tetap berlaku selama 1–2 tahun setelah kontrak berakhir, karena informasi sensitif masih bisa berdampak bahkan setelah ART tidak bekerja lagi.

5. Konsekuensi atas Pelanggaran

Tuliskan sanksi yang dapat diterapkan jika ART melanggar isi NDA, misalnya:

  • Pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi

  • Ganti rugi atas kerugian akibat kebocoran informasi

  • Proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku

Sanksi harus tegas, namun tetap masuk akal dan tidak melanggar hak ART.

Tips Menyampaikan NDA kepada ART

Penting untuk tidak membuat ART merasa diawasi secara berlebihan. NDA sebaiknya disampaikan secara komunikatif dan transparan, bukan dalam nada mencurigai.

Gunakan pendekatan seperti:

“Kami ingin menjaga privasi keluarga, dan kami menghormati kamu sebagai bagian penting dari rumah ini. Perjanjian ini bukan untuk mengekang, tapi untuk membuat semuanya aman dan profesional.”

Berikan salinan tertulis, bacakan poin-poin penting, dan pastikan ART memahami isi dan tujuannya. Jika perlu, beri waktu untuk membaca terlebih dahulu.

Keuntungan Bagi Kedua Pihak

Meski dibuat oleh majikan, NDA juga bisa menjadi perlindungan bagi ART. Jika suatu hari muncul tuduhan bahwa ART menyebarkan informasi, NDA bisa membuktikan bahwa ia memahami batasan privasi dan tidak melanggar.

Bagi majikan, NDA memberi rasa aman karena ada bukti tertulis dan sah bahwa informasi dalam rumah tidak akan digunakan sembarangan oleh orang luar.

Contoh Situasi yang Dilindungi NDA

Beberapa skenario di mana NDA menjadi penting antara lain:

  • ART tidak boleh memposting foto rumah atau isi kamar majikan ke media sosial

  • ART tidak boleh menceritakan masalah rumah tangga majikan kepada tetangga

  • ART dilarang membagikan kabar kesehatan keluarga, misalnya anggota yang sedang sakit

  • ART tidak diperkenankan menyimpan salinan dokumen pribadi majikan seperti KTP, kartu BPJS, dll

Kapan Sebaiknya NDA Dibuat?

Idealnya, NDA dibuat bersamaan dengan perjanjian kerja ART. Ini akan menjadi bagian dari kontrak kerja harian, mingguan, atau bulanan. Jika ART sudah bekerja namun belum ada NDA, majikan tetap bisa menyusunnya dan mengajak ART menandatangani secara baik-baik.

Penutup

Perjanjian kerahasiaan (NDA) antara majikan dan ART bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap batas privasi. Hubungan kerja rumah tangga yang sehat membutuhkan kepercayaan, dan NDA adalah alat bantu untuk menjaga kepercayaan itu tetap utuh.

Dengan menyusun NDA yang jelas, manusiawi, dan disepakati bersama, hubungan antara majikan dan ART dapat berjalan dengan harmonis dan saling menghormati.

Perlindungan hukum bagi ART dalam kasus kekerasan atau diskriminasi

maiddds Panduan Rekrutmen & Legalitas , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Perlindungan hukum bagi ART dalam kasus kekerasan atau diskriminasi

Perlindungan hukum bagi ART dalam kasus kekerasan atau diskriminasi – Asisten Rumah Tangga (ART) merupakan bagian dari tenaga kerja informal yang sangat membantu kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Meski begitu, tidak sedikit ART yang masih mengalami kekerasan fisik, verbal, hingga diskriminasi dari majikan atau lingkungan tempat mereka bekerja. Sayangnya, banyak di antara mereka tidak mengetahui hak-haknya atau tidak tahu ke mana harus mengadu saat mengalami perlakuan tidak adil.

Perlindungan hukum bagi ART dalam kasus kekerasan atau diskriminasi
Perlindungan hukum bagi ART dalam kasus kekerasan atau diskriminasi

Oleh karena itu, penting bagi kita semua — baik majikan, ART, maupun masyarakat umum — untuk memahami perlindungan hukum bagi ART dalam kasus kekerasan atau diskriminasi di Indonesia.

1. Status Hukum ART di Indonesia

Hingga saat ini, ART di Indonesia belum termasuk dalam kategori pekerja formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini membuat posisi hukum ART kerap lemah karena belum memiliki payung hukum spesifik.

Namun demikian, bukan berarti ART tidak memiliki hak atau perlindungan hukum. Dalam praktiknya, beberapa undang-undang dan peraturan lain tetap dapat digunakan untuk melindungi mereka.

2. Jenis Kekerasan dan Diskriminasi yang Sering Dialami ART

Berikut bentuk kekerasan dan diskriminasi yang kerap terjadi:

  • Kekerasan fisik: dipukul, ditampar, dijewer

  • Kekerasan verbal: dimaki, direndahkan

  • Pelecehan seksual: disentuh tanpa izin, godaan berbau seksual

  • Diskriminasi ras, suku, agama: tidak diperlakukan setara karena latar belakang

  • Eksploitasi kerja: jam kerja berlebihan, tidak diberi libur, tidak dibayar

  • Pelanggaran privasi: dipantau berlebihan, tidak punya ruang pribadi

Semua bentuk tersebut melanggar hak asasi manusia dan bisa dikenakan sanksi hukum.

3. Undang-Undang yang Bisa Melindungi ART

Meski tidak secara eksplisit mengatur ART, beberapa peraturan perundangan tetap bisa digunakan untuk melindungi mereka, antara lain:

✅ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

  • Pasal 351: Kekerasan fisik bisa dijerat sebagai penganiayaan

  • Pasal 289: Pelecehan seksual masuk dalam tindak pidana kesusilaan

  • Pasal 368: Ancaman atau pemerasan masuk kategori pemaksaan

✅ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

  • Jika ART tinggal bersama majikan, dan terjadi kekerasan, bisa dikenakan pasal KDRT karena ruang kerjanya berada dalam rumah tangga.

✅ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

  • Jika ART dipaksa kerja berlebihan, tidak dibayar, atau dipindahkan paksa, dapat termasuk eksploitasi tenaga kerja atau trafficking

✅ Peraturan Daerah (Perda)

  • Beberapa kota seperti DKI Jakarta sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal, termasuk ART.

4. RUU PPRT: Harapan untuk Perlindungan Komprehensif

Pemerintah dan DPR telah lama membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Jika disahkan, undang-undang ini akan mengatur secara khusus:

  • Jam kerja dan hak cuti

  • Gaji dan tunjangan minimum

  • Jaminan sosial dan kesehatan

  • Mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum

  • Standar kerja layak bagi ART

Masyarakat sipil, aktivis perempuan, dan organisasi buruh terus mendorong percepatan pengesahan UU ini agar ART memiliki dasar hukum yang kuat dan spesifik.

5. Langkah Hukum Jika ART Mengalami Kekerasan

Jika seorang ART mengalami kekerasan atau diskriminasi, berikut langkah-langkah yang bisa diambil:

a. Kumpulkan Bukti

Foto luka, rekaman, chat, atau saksi dari tetangga atau rekan kerja akan sangat membantu proses hukum.

b. Laporkan ke Polisi

Datangi kantor polisi terdekat atau ajak ART ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk mendapat pendampingan.

c. Minta Bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Banyak LBH di kota-kota besar yang siap membantu kasus kekerasan terhadap ART secara gratis.

d. Hubungi Dinas Ketenagakerjaan atau Dinas Sosial

Beberapa daerah menyediakan saluran pengaduan tenaga kerja informal, termasuk ART.

6. Peran Keluarga dan Masyarakat Sekitar

Karena banyak ART berasal dari daerah dan hidup jauh dari keluarga, dukungan masyarakat sekitar sangat penting. Tetangga, pengurus RT/RW, hingga teman sesama ART bisa membantu melaporkan jika melihat atau mendengar kekerasan.

Jangan ragu untuk peduli. Diam dan mendiamkan bisa membuat pelaku merasa bebas mengulangi perbuatannya.

7. Edukasi ART Sejak Awal Bekerja

Sebelum mulai bekerja, sebaiknya ART diberikan edukasi tentang hak dasar dan jalur bantuan hukum. Majikan yang baik justru akan:

  • Menjelaskan hak dan kewajiban sejak awal

  • Memberi ruang komunikasi terbuka

  • Tidak mengekploitasi ART secara fisik maupun psikis

Relasi kerja yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati.

Penutup

Perlindungan hukum bagi ART dalam kasus kekerasan atau diskriminasi adalah bentuk kemanusiaan sekaligus keadilan sosial. Meskipun saat ini belum ada UU spesifik yang mengatur pekerja rumah tangga, berbagai regulasi yang ada sudah bisa digunakan untuk menuntut pelaku kekerasan.

Saatnya kita memperlakukan ART sebagai pekerja manusiawi yang berhak atas perlakuan adil dan aman. Perlindungan mereka adalah tanggung jawab bersama: pemerintah, masyarakat, dan majikan.

Risiko Mempekerjakan ART Tanpa Dokumen Resmi

maiddds Panduan Rekrutmen & Legalitas , , , , , , , , , , , , , ,
Risiko Mempekerjakan ART Tanpa Dokumen Resmi

Risiko Mempekerjakan ART Tanpa Dokumen Resmi – Memiliki Asisten Rumah Tangga (ART) memang sangat membantu, terutama bagi keluarga dengan aktivitas padat. Namun, banyak orang masih mempekerjakan ART secara informal tanpa kelengkapan dokumen yang sah. Praktik ini umum terjadi karena dinilai lebih praktis dan cepat. Padahal, risiko mempekerjakan ART tanpa dokumen resmi sangat besar — baik dari sisi hukum, keuangan, hingga moral.

Artikel ini akan membahas secara lengkap dampak dan bahaya jika Anda mempekerjakan ART tanpa dokumen resmi atau legalitas yang jelas.

Risiko Mempekerjakan ART Tanpa Dokumen Resmi

Risiko Mempekerjakan ART Tanpa Dokumen Resmi
Risiko Mempekerjakan ART Tanpa Dokumen Resmi

Apa yang Dimaksud dengan ART Tanpa Dokumen Resmi?

ART tanpa dokumen resmi adalah pekerja rumah tangga yang tidak memiliki:

  • Identitas diri yang jelas (misalnya KTP atau KK)

  • Surat perjanjian kerja atau kontrak tertulis

  • Bukti pendaftaran sebagai pekerja dari lembaga resmi (jika melalui penyalur)

  • Catatan riwayat kerja atau referensi yang dapat diverifikasi

Dalam banyak kasus, ART direkrut tanpa wawancara formal dan langsung bekerja hanya berdasarkan rekomendasi atau kebutuhan mendesak.

1. Risiko Hukum bagi Pemberi Kerja

Salah satu risiko terbesar adalah dari sisi hukum. Jika terjadi masalah seperti:

  • Kekerasan terhadap ART

  • Kematian atau kecelakaan kerja

  • ART melarikan diri atau melakukan tindak pidana

…maka majikan bisa kesulitan membuktikan bahwa hubungan kerja tersebut sah dan legal. Bahkan bisa dituduh melakukan eksploitasi atau pelanggaran hukum perlindungan pekerja.

Dalam kasus ART di bawah umur (di bawah 18 tahun), hukum menjadi lebih berat. Majikan bisa dijerat UU Perlindungan Anak dan berpotensi terkena hukuman pidana.

2. Tidak Ada Perlindungan untuk Kedua Belah Pihak

Tanpa dokumen resmi, tidak ada dasar hukum yang bisa melindungi:

  • Hak ART sebagai pekerja (gaji, jam kerja, hak cuti, dsb.)

  • Hak majikan jika ART melakukan pelanggaran (kabur, mencuri, tidak bertanggung jawab)

Misalnya, jika ART berhenti mendadak atau membawa barang milik majikan, sulit untuk melakukan tindakan hukum karena tidak ada perjanjian kerja tertulis.

3. Risiko Keamanan Rumah Tangga

ART yang tidak memiliki identitas jelas sangat berisiko untuk keamanan keluarga. Beberapa kasus yang kerap terjadi akibat ART tanpa dokumen:

  • Pencurian barang-barang berharga

  • Penyalahgunaan kepercayaan

  • Masuknya orang dengan rekam jejak kriminal

Tanpa identitas yang bisa diverifikasi atau referensi kerja terdahulu, Anda tidak tahu siapa sebenarnya orang yang tinggal di rumah Anda setiap hari.

4. Risiko Finansial Jika Terjadi Kecelakaan

Jika ART mengalami kecelakaan kerja di rumah Anda, maka secara moral dan hukum Anda bisa dianggap bertanggung jawab.

Namun, tanpa dokumen atau kontrak kerja yang sah, Anda juga tidak bisa mengklaim:

  • Asuransi kecelakaan kerja

  • Jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)

  • Dukungan dari instansi tenaga kerja

Hal ini bisa membuat Anda mengeluarkan biaya pribadi besar untuk biaya rumah sakit, pengobatan, atau kompensasi.

5. Sulit Mengurus Administrasi Tambahan

Jika ART tinggal di rumah Anda secara live-in (menginap), beberapa administrasi berikut bisa terhambat jika dokumennya tidak lengkap:

  • Pendaftaran domisili sementara (SKTT)

  • Akses ke layanan kesehatan atau vaksinasi

  • Pengurusan BPJS atau rekening bank

  • Pendampingan hukum jika terjadi masalah

Dokumen yang tidak jelas juga menyulitkan Anda saat hendak mengganti ART melalui penyalur resmi karena tidak ada catatan kerja sebelumnya.

6. Dampak Sosial dan Moral

Secara moral, mempekerjakan ART tanpa perlindungan dan legalitas adalah bentuk eksploitasi terselubung. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan kerja dan hak asasi manusia. Anda mungkin tidak berniat merugikan ART, tetapi sistem kerja informal dapat membuat ART:

  • Takut menyampaikan keluhan

  • Tidak memiliki jaminan masa depan

  • Bekerja dengan tekanan dan ketidakpastian

Sebagai pemberi kerja, Anda punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi dan adil.

7. Potensi Konflik dan Kesalahpahaman

Tanpa kontrak atau perjanjian tertulis, kesepakatan bisa berubah sepihak. Beberapa konflik umum yang timbul karena ketidakjelasan ini:

  • ART mengira gaji mencakup makan, majikan mengira sebaliknya

  • Jam kerja tidak sesuai harapan

  • Tidak jelas tentang hari libur atau cuti

Semua ini bisa dicegah dengan dokumen kerja resmi yang ditandatangani bersama di awal kerja.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk menghindari risiko di atas, berikut adalah langkah yang sebaiknya Anda tempuh sebelum mempekerjakan ART:

  • Periksa dokumen identitas: KTP, KK, atau surat dari desa

  • Lakukan wawancara dan verifikasi latar belakang

  • Gunakan perjanjian kerja tertulis, meski sederhana

  • Daftarkan ART ke BPJS Ketenagakerjaan (jika bekerja tetap)

  • Gunakan penyalur resmi jika tidak rekrut langsung

Dengan langkah-langkah tersebut, hubungan kerja akan lebih aman dan profesional.

Kesimpulan

Mempekerjakan ART memang memberikan banyak kemudahan, tetapi Anda perlu ingat bahwa hubungan kerja yang baik harus dilandasi kejelasan dan keadilan. Risiko mempekerjakan ART tanpa dokumen resmi sangat besar, baik bagi ART maupun bagi majikan. Jangan anggap remeh legalitas — selain sebagai perlindungan, ini juga bentuk penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

Dengan proses rekrutmen yang benar, Anda tidak hanya menjaga keamanan rumah, tapi juga berkontribusi membangun sistem kerja yang lebih manusiawi di masyarakat.

Apa yang Termasuk Pelecehan terhadap ART?

maiddds Etika, Hubungan & Kesejahteraan , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Apa yang Termasuk Pelecehan terhadap ART

Apa yang Termasuk Pelecehan terhadap ART? – Asisten Rumah Tangga (ART) adalah bagian penting dari sistem pendukung rumah tangga di Indonesia. Meski peran mereka krusial, banyak ART masih rentan terhadap perlakuan tidak adil, bahkan kekerasan atau pelecehan. Sayangnya, sebagian masyarakat belum memahami dengan jelas apa yang termasuk pelecehan terhadap ART, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Pelecehan dalam konteks pekerjaan domestik bukan hanya kekerasan fisik. Ia bisa muncul dalam bentuk ucapan, sikap, tekanan mental, eksploitasi, hingga pembatasan hak. Mengenali bentuk-bentuk pelecehan ini adalah langkah awal untuk mencegah dan menindak tegas pelanggaran terhadap hak ART.

Apa yang Termasuk Pelecehan terhadap ART?

Apa yang Termasuk Pelecehan terhadap ART
Apa yang Termasuk Pelecehan terhadap ART

Jenis-Jenis Pelecehan terhadap ART

1. Pelecehan Verbal

Pelecehan verbal mencakup segala bentuk penghinaan, teriakan, caci maki, atau ucapan yang merendahkan martabat ART. Contoh:

  • Memanggil ART dengan sebutan kasar seperti “bodoh”, “malas”, atau nama binatang.

  • Meneriaki ART secara berlebihan, terutama di depan orang lain.

  • Mengancam akan memecat atau melaporkan ke pihak berwajib tanpa dasar yang jelas.

Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, pelecehan verbal dapat menyebabkan trauma psikologis mendalam.

2. Pelecehan Fisik

Merupakan bentuk pelecehan paling nyata. Ini bisa berupa:

  • Menampar, memukul, mencubit, atau menendang ART.

  • Memaksa ART bekerja dalam kondisi sakit atau kelelahan parah.

  • Mengunci ART di ruangan atau membatasi geraknya sebagai hukuman.

Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang.

3. Pelecehan Emosional dan Psikologis

Lebih sulit dikenali, tapi sangat merusak kesehatan mental korban. Contohnya:

  • Mempermalukan ART di hadapan orang lain.

  • Membanding-bandingkan ART dengan ART sebelumnya secara negatif.

  • Mengisolasi ART, tidak mengizinkan berkomunikasi dengan keluarga.

Pelecehan emosional sering berlangsung lama dan berakibat pada gangguan psikologis berat jika tidak ditangani.

4. Pelecehan Seksual

Ini bentuk pelecehan yang paling berbahaya dan harus segera dilaporkan. Termasuk:

  • Sentuhan tubuh yang tidak diinginkan.

  • Ucapan bernada seksual.

  • Pemaksaan hubungan intim.

  • Mengintip ART saat mandi atau berganti pakaian.

Pelecehan seksual terhadap ART bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga tindak pidana serius.

5. Eksploitasi Pekerjaan

Bentuk pelecehan ini muncul ketika ART dipaksa bekerja melebihi batas wajar. Misalnya:

  • Bekerja lebih dari 14 jam sehari tanpa istirahat memadai.

  • Tidak diberi hari libur sama sekali.

  • Tidak diberi gaji sesuai perjanjian.

  • Disuruh mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya (misalnya disuruh bekerja di rumah saudara atau usaha pribadi pemilik rumah tanpa bayaran tambahan).

Eksploitasi ini sering terjadi secara halus, dan banyak ART tidak berani menolak karena takut kehilangan pekerjaan.

6. Pelecehan Hak dan Kebebasan

Contohnya:

  • Tidak memperbolehkan ART memiliki ponsel.

  • Melarang ART keluar rumah pada hari libur.

  • Menahan kartu identitas (KTP, paspor, dll) sebagai bentuk “jaminan”.

  • Tidak memberi akses informasi tentang hak kerja atau tidak memperbolehkan ART membaca atau belajar.

Hak dasar sebagai manusia tidak boleh dicabut, bahkan dalam lingkungan kerja domestik.

Dampak Pelecehan terhadap ART

Pelecehan terhadap ART dapat menyebabkan dampak serius seperti:

  • Gangguan mental: depresi, cemas berlebihan, atau trauma.

  • Fisik: luka, kelelahan, bahkan cacat jika mengalami kekerasan berulang.

  • Sosial: kehilangan kepercayaan diri dan relasi sosial.

  • Ekonomi: tidak bisa menabung atau mengembangkan diri karena upah tidak layak.

Sebagian besar ART yang mengalami pelecehan cenderung tidak melapor karena takut, malu, atau tidak tahu hak-hak mereka.

Perlindungan Hukum bagi ART

Di Indonesia, ada beberapa payung hukum yang bisa melindungi ART dari pelecehan, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  • RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (masih dalam proses).

  • Perlindungan berdasarkan hukum pidana jika terjadi kekerasan atau pelecehan seksual.

  • Organisasi seperti Komnas Perempuan atau LBH bisa menjadi tempat melapor.

Meskipun masih banyak celah, kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar pelecehan terhadap ART bisa diminimalisasi.

Apa yang Bisa Dilakukan Majikan?

Majikan berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi ART. Beberapa langkah pencegahan:

  • Perlakukan ART sebagai manusia yang setara dan bermartabat.

  • Buat kontrak kerja tertulis yang adil.

  • Sediakan ruang pribadi yang layak untuk ART.

  • Beri hak istirahat, libur, dan waktu beribadah.

  • Tindak tegas anggota keluarga atau tamu yang melakukan pelecehan.

Apa yang Bisa Dilakukan ART?

Jika mengalami pelecehan:

  • Catat kronologi kejadian secara rinci.

  • Ceritakan kepada orang terpercaya.

  • Hubungi lembaga bantuan hukum atau perlindungan pekerja.

  • Jika memungkinkan, cari pekerjaan baru di lingkungan yang lebih aman.

ART tidak perlu merasa bersalah atau takut untuk melaporkan pelecehan. Setiap manusia berhak atas perlakuan yang adil dan bermartabat.

Kesimpulan

Pelecehan terhadap ART bukan hanya soal kekerasan fisik. Ia bisa muncul dalam bentuk kata-kata, pembatasan hak, hingga tekanan psikologis. Majikan perlu lebih sadar bahwa menghormati ART bukan hanya soal moral, tapi juga soal keadilan dan kemanusiaan.

Memastikan ART bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, dan saling menghormati adalah tanggung jawab bersama. Ketika semua pihak sadar akan hak dan kewajiban masing-masing, hubungan kerja pun bisa berjalan harmonis dan profesional.